Konsep Pengembangan Wisata Masa Depan

BAHASAN
Konsep Pengembangan Wisata Masa Depan
Masyarakat Bahorok Memilih Ekowisata


Oleh : Ary S. Suhandi

”Dua bulan tiga minggu sudah berlalu, belum ada satu titik sinar pun jadi pedoman….. sayang Sultan Langkat telah tiada, bapak Siulingpun tiada, tapi kami percaya dengan penuh harapan, segudang pakar dan ahli juga pemerintah tetap membela kami.” Itulah salah satu paragraf penutup yang diuraikan Daulat Syah Purba dalam lokakarya menggagas Arah Pembangunan Kawasan Wisata Bukit Lawang Pascabanjir Bandang yang digelar di Sumatera Village, Medan, Sumatera Utara, Sabtu – Minggu (23-24/1) lalu. Dengan nada sendu dan sesekali mengusap air mata Ketua Forum Pemulihan Korban Banjir Bandang Bahorok (FPKB3) menguraikan sejarah Bukit Lawang.
Dahulu Bahorok terkenal sebagai lahan penghasil tembakau. Pada 1930 - 1934 angin Bahorok telah membuat kerusakan besar, sehingga perusahaan Belanda akhirnya menghentikan seluruh aktivitas pada tahun 1935. Banyak masyarakat yang kehilangan pekerjaan dan mata pencahariannya. Namun Sultan Langkat tidak tinggal diam, kemudian memanggil annemer (kontraktor) dan menggagas irigasi.
Tahun 1936, Bapak Siuling menjadi pelaksana dan perencana irigasi di Bukit Lawang, yang mampu mengairi persawahan seluas 900 hektare. Sultan Langkat gembira dan menyerahkan seluruh areal pertanian kepada masyarakat, perekonomian berjalan dan kehidupan masyarakat pun semakin membaik.
Tahun 1973 berkat kerja sama PPA (Perlindungan dan Pengawetan Alam) dan WWF, Bukit Lawang dipilih sebagai pusat rehabilitasi orang utan kedua setelah Ketambe, yang dipimpin oleh Ibu Monica Bourner dan Ibu Anna Regina Frey.
Program itu meningkatkan kesadaran masyarakat dan tak disangka kawasan ini secara cepat mendapatkan perhatian wisatawan mancanegara. Muncullah homestay-homestay di rumah penduduk di sekitar Bukit Lawang. Baru tahun 1986, H. Burhanuddin Rangkuti membuka 6 kamar penginapan dengan nama Leuser Sibayak dan di tahun yang sama berdiri Bukit Lawang Cottage dengan lima kamar.
Tiada hari tanpa turis, sehingga membuat masyarakat berpartisipasi. Perkembangan ini menjadi sangat pesat terutama di awal tahun 90-an. Penginapan pun tumbuh bak cendawan di musim hujan. Pasalnya, banyak wisatawan yang tak tertampung. Akhirnya, Bukit Lawang berkembang tanpa perencanaan yang matang.
Pada 2 November 2003 - 30 tahun setelah Pusat Rehabilitasi Orang Utan didirikan - dalam hitungan menit hampir seluruh fasilitas wisata di Bukit Lawang lenyap bersama banjir bandang. Total kerugian: 35 hotel hancur, 418 rumah hilang, 2 musholah hilang, 8 jembatan hanyut, 300 hektare lahan pertanian rusak, 42 hektare kolam hancur dan hampir 250 korban meningggal dunia… Entahlah ini siapa yang salah.
Analogi antara bencana angin Bahorok di tahun 1934 dan tragedi banjir bandang tahun lalu oleh masyarakat Bukit Lawang, menjadi sangat bermakna. Mereka menilai Pemerintah terlalu lamban di dalam melaksanakan pemulihan pascatragedi. ”Selama tiga bulan ini kami hanya mendengar Bukit Lawang akan direhabilitasi menjadi kawasan ekowisata, tapi hingga detik ini tidak ada tindakan apa pun yang diambil pemerintah, sampai kapan kami harus bertahan dan menunggu,” ujar Said, salah seorang tokoh Bahorok yang menjadi peserta lokakarya.
Pertemuan yang diprakarsai oleh Koalisi LSM, Yayasan Ekosistem Lestari bekerja sama dengan Walhi Sumut, PHRI, Bawisda dan Taman Nasional Gunung Leuser ini dihadiri Ibu Myra P. Gunawan, Deputi Menteri bidang pengembangan produk dan usaha pariwisata, Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata.
Lokakarya ini di buka oleh wakil Bappeda Sumatera Utara, yang sekaligus menyampaikan kebijakan Provinsi. Di antaranya, menyangkut pembangunan infrastruktur, peningkatan sumber daya manusia, termasuk meningkatkan budaya daerah serta mengelola sumber daya hutan secara lebih ketat. Program jangka pendek yang telah disiapkan adalah penataan Sumber Daya Air, Penguatan Lereng, Perbaikan Irigasi serta pos Hidrometri.
Ibu Myra Gunawan mengatakan, Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata akan membantu mewujudkan konsep ekowisata di Bukit Lawang, dengan mendorong percepatan perencanaan dan juga pembangunan sosial masyarakat. Pariwisata lanjutnya akan mencoba menyamakan persepsi dengan sektor terkait lainnya, dengan menerapkan perencanaan bersama. Sementara pembangunan sosial diterapkan dengan melaksanakan pendampingan masyarakat, sehingga program yang dituangkan menjadi lebih tepat sasaran sesuai dengan kebutuhan masyarakat saat ini dan mendatang.
Beberapa ahli seperti Mr. Ian Singleton ahli ekologi, Mr. Heinz ahli eko-arsitek serta Indecon (Indonesia Ecotourism Network) juga memberikan wacana pada para pihak yang hadir.
Prinsip-prinsip ekowisata dijabarkan oleh Indecon untuk dapat menjadi salah satu alternatif masyarakat dan peserta lokakarya untuk menggunakan konsep ini. Konsep yang menekankan pada prinsip keseimbangan antara ekonomi dan ekologi ini, ternyata dapat diterima masyarakat dan peserta lokakarya. Rekomendasi yang dihasilkan dari lokakarya adalah perlunya perencanaan kawasan wisata terpadu dengan menggunakan konsep ekowisata serta perlunya program jangka pendek.
Peserta lokakarya sepakat untuk menerapkan konsep ekowisata dan berhasil memberikan batasan-batasan bagi para perencana nantinya. Arahan yang berhasil didiskusikan di antaranya, perencanaan harus: (1) melibatkan masyarakat, dengan menjadikan masyarakat sebagai subyek dan dilaksanakan secara partisipatif; (2) menerapkan sistem zonasi yang didasarkan pada kerentanan ekosistem dan target pasar yang dituju; (3) bermartabat, ramah lingkungan, nyaman, dan aman dari ancaman bencana; (4) mengkaji secara komprehensif bencana-bencana yang ada; (5) mendorong pemanfaatan lahan PTPN2 sebagai kawasan wisata baru; (6) Membuka akses yang lebih luas bagi masyarakat untuk berpartisipasi (7) mempertimbangkan aspek lingkungan dan sosial-budaya masyarakat termasuk aspek religius; (8) mempertimbangkan perhitungan untung-rugi dari sisi ekonomi, budaya dan lingkungan; (9) merekomendasikan sistem kelembagaan yang tepat.
Selain itu, lokakarya ini juga merekomendasikan adanya satu tim terpadu yang terdiri dari para pihak dan lintas sektoral, sehingga efisien dan pembangunannya tepat sasaran. Pada kelompok lain, peserta lokakarya berhasil mengidentifikasi kegiatan jangka pendek yang bermanfaat bagi masyarakat seperti kegiatan peningkatan standar kompetensi pemandu dan pelayanan, program kerajinan tangan, penyediaan MCK dan air bersih di kawasan penampungan sementara serta banyak lagi yang lainnya.
Dalam diskusi kelompok terlihat bahwa masyarakat sebenarnya bersedia dan dapat bermusyawarah untuk tidak memanfaatkan lahan pinggiran sungai sesuai dengan ketentuan yang ada. ”Hanya saja yang kami butuhkan adalah ketegasan Pemerintah tentang alokasi kawasan yang diperuntukkan nantinya,” ujar Daulat. Ia pun mengucapkan terima kasih kepada penyelenggara dan semua pihak yang telah peduli dan memperhatikan nasib Bahorok. ”Semoga Tuhan membalas kebaikan budi Saudara dan dalam jangka waktu yang relatif singkat kita dapat melihat realisasi gagasan kita ini,” katanya. Semoga…

Penulis adalah pengamat ekowisata dan Direktur Eksekutif Indonesia Ecotourism Network (Indecon).








Copyright © Sinar Harapan 2003